Sidang Pra Peradilan Kasus Dugaan Penipuan Investasi Bodong Bakal Digelar Marathon

BERITA1BOGOR.id – Sidang lanjutan kedua atas kasus dugaan penipuan investasi bodong yang menimpa pengusaha muda, Ria Rusty Yulita kembali digelar Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Rabu 7 Oktober 2020.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan permohonan pra peradilan dihadiri pihak pemohon beserta kuasa hukumnya Eka Ardianto dan juga pihak termohon dari Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota.

Menurut kuasa hukum Eka Ardianto, sidang kedua atas kasus dugaan penipuan investasi bodong akan digelar secara marathon oleh Pengadilan Negeri Bogor.

“Tadi disepakati dalam persidangan, bahwa sidang akan dilakukan secara marathon sampai tanggal 15 Oktober nanti. Sementara untuk hari ini, sidang yang digelar agendanya hanya pembacaan permohonan pra peradilan saja. Dan besok (Kamis, 8 Oktober 2020) baru agendanya jawaban secara tertulis dari pendamping hukum Polda Jabar,” ucap Eka kepada media.

Eka berharap, hakim yang menangani kasus dugaan penipuan investasi bodong tersebut diminta objektif. “Saya harap hakim objektif, karena unsur pidana dalam kasus ini sebenarnya terpenuhi dan ada,” katanya.

Sementara itu, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jabar, Kompol Agus Jamaludin, SH yang hadir dalam sidang pra peradilan yang digelar di PN Bogor, mengatakan bahwa, kasus dugaan penipuan investasi tersebut sebenarnya sudah dihentikan. Karena, lanjutnya, berkas yang sudah diserahkan 3 kali ke Kejaksaan tidak diterima oleh Jaksa.

“Sesuai koordinasi dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bogor, berkas itu sudah 3 kali bolak balik dan tidak diterima oleh jaksa. Maka sesuai aturan, kasus itu harus dihentikan karena bukan kasus pidana. Untuk itu kami tidak bisa memproses lebih lanjut, karena Jaksa sudah 3 kali menyerahkan kembali berkasnya ke pihak penyidik. Jika sudah diserahkan kembali, terus penyidik mau menyerahkan ke siapa lagi, tidak ada instansi lain yang harus menerima selain Jaksa, makanya kasus ini dihentikan,” jelasnya.

Terkait adanya gugatan pra peradilan atas dihentikannya kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong, Agus menegaskan, pemohon memiliki hak untuk melakukan pra peradilan.

“Tentunya itu hak mereka dan kami akan menjawab sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Langkah dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh tim penyelidikan dari Polresta Bogor Kota, kata Agus, sudah maksimal.

“Ya pokoknya nanti kita lihat sampai 7 hari kedepan. Intinya besok jawaban, Jumat Replik (respon penggugat atas jawaban tergugat), Senin Duplik (jawaban tergugat atas Replik dari penggugat), Selasa-Rabu pembuktian baik surat, saksi ahli dan lainnya, Rabu kesimpulan dan vonis akan dilaksanakan pada Kamis 15 Oktober mendatang,” paparnya.

Jika berbicara kebohongan, ungkap Agus, itu merupakan hak preogratif penyidik dalam proses penyidikan. Tapi, sambungnya, faktanya yang sudah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa kasus ini bukan tidak pidana.

“Artinya kita tidak bisa memaksakan kalau JPU sampai 3 kali mengembalikan berkas, itu tidak bisa. Ada aturan yang mengatur bahwa setelah 3 kali berkas bolak balik tentunya penyidik harus menghentikan kasus itu, dalam arti kata mengarahkan pelapor itu ke arah perdata, bukan prosesnya berhenti disini. Silahkan pemohon punya hak ke jalur perdata,” pungkasnya.

(Erik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: