Kasus Dugaan Investasi Fiktif, Bintatar Sinaga: Itu Sudah Merupakan Tindak Pidana

BERITA1BOGOR.id – Sidang Pra Peradilan atas kasus dugaan investasi fiktif kembali digelar Pengadilan Negeri Bogor pada Senin, 12 Oktober 2020.

Sidang yang diajukan pihak pemohon, menghadirkan tiga saksi diantaranya saksi korban, Ria Rusty Yulita, saksi ahli hukum pidana dari Universitas Pakuan, Bintatar Sinaga dan saksi auditor, Rohman.

Sidang lanjutan yang dipimpin Majelis Hakim, Arya Putra Negara, juga dihadiri pihak termohon dari Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota.

Dalam sidang tersebut, saksi ahli hukum pidana berpendapat, untuk kasus dugaan penipuan investasi fiktif sudah merupakan tindak pidana.

“Tadi sebenarnya untuk memperkuat apa yang sudah dikatakan kepada pihak kepolisian. Di sini, saya mengurai lebih jelas teori-teori untuk membenarkan pendapat saya itu sebagai saksi ahli, bukan saksi perkara,” kata Bintatar usai mengikuti sidang kepada media.

Dalam proses penanganan, Bintatar juga menjelaskan, harus menganut kepada pertingkatan hukum. Menurut hukum acara pidana, katanya, prapenuntutan itu tanpa ada batasan.

“Sehingga, kalau surat edaran bertentangan dengan undang-undang, maka yang digunakan itu undang-undang karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Saat ditanya kasus ini diarahkan ke perdata, Bintatar menyampaikan, akan mengikuti keputusan yang ada.

“Tetapi sudah saya tunjukkan dasar hukumnya. Jadi, biarpun sah menurut perdata, tidak menjadi soal dalam perkara penipuan. Artinya tidak bisa menjadi alasan untuk menghindari tindak pidana penipuan. Pasal 378 itu juga tidak perlu dibuktikan kerugian, karena unsur tindak pidana yang digunakan terdapat dalam pasal tersebut sudah jelas ada,” jelas Bintatar.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Eka Ardianto mengatakan, dalam agenda sidang yang digelar, pihaknya menghadirkan tiga orang saksi diantaranya saksi korban, saksi ahli, hukum pidana dan saksi auditor.

Dalam persidangan saksi auditor, Eka menerangkan, ada unsur kerugian dari modal yang dikeluarkan pihak klien sebesar Rp 480 juta yang belum dikembalikan oleh terlapor.

“Jadi unsur kerugian sudah jelas ada. Sedangkan keterangan dari saksi ahli pidana, tadi dijelaskan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 372 dan 378. Kerugian bukan merupakan hal utama yang harus dibuktikan, tapi dalam unsur itu justru tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi perbuatan pidananya menurut hemat kami dan seirama dengan pendapat ahli, perbuatan itu sudah terjadi, artinya layak untuk disidangkan. Ini kontradiktif dengan terbitnya SP3,” katanya.

Pihaknya berharap melalui pengadilian ini kliennya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

“Klien kami sebagai saksi juga tadi menyampaikan ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kami kepada majelis hakim mohon bisa secara obyektif mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan ini demi keadilan,” pungkasnya.

(Erik/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: