HARI TERAKHIR RESES, JENAL: PENYALURAN BANSOS HARUS DIEVALUASI AGAR BERMANFAAT, TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN

BERITA1BOGOR.id – Di hari terakhir di masa sidang ke III tahun 2020 (reses), penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah untuk warga terdampak covid-19 dikeluhkan warga.

Pasalnya, dari 1.600 Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan untuk warga yang berada di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Jenal Mutaqin, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor yang saat itu menggelar reses di Kelurahan Katulampa pada Jumat (10 Juli 2020) mengaku kaget saat mendengar bantuan dari pemerintah tersebut melebihi kuota namun salah sasaran.

“Dari 1.600 KK yang diusulkan, Kelurahan Katulampa mendapat kuota bantuannya sampai 2.000 tetapi banyak yang salah sasaran. Yang tidak diusulkan dapat bantuan sedangkan yang diusulkan tidak dapat. Curhatan warga ini, Gugus Tugas dan Pak Wali harus tahu karena anggaran yang dikeluarkan oleh kita dengan jumlah yang besar harus benar-benar bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran,” katanya.

Dari semua usulan, lanjut politisi Partai Gerindra itu, jika diakumulasikan semua ada di pendataan.

“Siapa dan seperti apa pola yang akan digunakan untuk tahapan berikutnya, apakah akan dipercayakan kepada RT dan RW atau tetap akan menggunakan verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) atau ada pola yang lainnya. Dewan minta ketika tahap pertama sebesar Rp 10 miliar dirasa kurang atau butuh ditambah, tentu nanti bisa dan tidak masalah. Tetapi dengan catatan, jangan sampai yang diusulkan tidak dapat dan yang tidak diusulkan malah dapat. Ini yang harus dihindari di tahap kedua nanti,” tegasnya.

“Minggu depan kami akan mengadakan rapat konsultasi antara Wali Kota, Ketua Fraksi dan anggota DPRD sekaligus berbicara refocusing untuk persiapan anggaran tahap kedua termasuk APBD perubahan. Infrastruktur yang menurut saya prioritas, seperti tadi ada longsor kemudian ada beberapa jalan yang harus diperbaiki itu saya rasa tidak bisa dihilangkan. Dalam pandemi ini saya rasa tetap infrastruktur yang harus sangat diprioritaskan, harus tetap mendapat porsi jangan terlalu bersih untuk covid-19, karena tetap harus ada aksebilitas warga dan perekonomian warga harus tetap seimbang,” katanya.

Lebih lanjut, Jenal menambahkan, dengan adanya evaluasi, maka tahap kedua penyaluran Bansos harus lebih baik untuk tahap-tahap selanjutnya.

“Semua bahan yang masuk dari warga harus dievaluasi dan itu akan disampaikan bahwa inilah yang sedang terjadi di lapangan. Dewan selalu teriak bahwa Bansos salah sasaran. Akhirnya kemarin kita bertemu dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD, kita minta ini dievaluasi dahulu di bawah atau di lapangan dan harus dilihat. Untuk tahap kedua yang tertahan ini bukan karena alasan yang tidak logis tapi ingin mengalami perubahan yang lebih baik dari data sasaran Bansos tersebut,” pungkasnya.

(Erik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: