HABISKAN 48 MILIAR, PROYEK JALAN TRANSYOGI CILEUNGSI-JONGGOL KUALITASNYA DISOAL WARGA DAN PENGENDARA

BERITA1BOGOR.id – Pekerjaan peningkatan jalan, pelebaran dan pembuatan pedestrian ruas Jalan Cileungsi – Cibeet dengan panjang 7,5 KM dinilai sangat buruk kualitasnya meski menelan biaya sebesar 48 miliar.

Buruknya kualitas yang dikerjakan PT Prima Mixindo Utama terlihat pada beton  yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan terlihat sudah pecah-pecah sebelum pekerjaan itu selesai.

Selain itu, proyek yang dikerjakan tanpa adanya pembatas jalan itu juga menjadi penyebab kemacetan, mengundang kecelakaan karena tidak ada pembatas jalan juga para pekerja proyek yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Padahal, alat pelindung diri dan rambu telah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditawar kontraktor pra kontrak kerja.

Semerawut dan tidak sesuainya hasil pekerjaan di paket pekerjaan Pelebaran dan Pembuatan Pedestrian Ruas Jalan Cileungsi – Cibeet sepanjang 7,5 KM, membuat salah satu Tokoh Masyarkat Bogor Timur angkat bicara.

Kepada awak media, salah satu Tokoh Masyarakat yang juga menjabat sebagai Penasihat Presidium Bogor Timur, Beben Suhendar mengatakan, pelebaran jalan Transyogi Cileungsi- Jonggol merupakan realisasi janji Gubernur Jawa Barat terdahulu yakni Ahmad Heriawan yang baru diwujudkan di 2019 ini.

“Wujud janji Pak Aher patut disyukuri terlebih untuk masyarakat Bogor Timur. Kini tugas Ridwan Kamil untuk melanjutkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Barat,” kata Beben.

Beben melanjutkan, kondisi jalan milik Provinsi Jabar baik itu jalan transyogi Cibubur-Cianjur maupun jalan Narogong Bogor-Bekasi, belakangan ini semakin banyak makan korban jiwa disebabkan dari kualitas jalan yang buruk. Belum lagi rambu lalu lintas, tiang-tiang listrik dan telphone yang menjorok ke badan jalan hingga kendaraan berat yang memiliki  kelebihan tonase juga harus menjadi perhatian sekaligus tanggung jawab Gubernur Jawa Barat.

“Warga dituntut kesabaran dengan kemacetan yang menelan waktu berjam-jam, dengan resiko kecelakaan yang tinggi, kini berharap pak RK sebagai Gubernur Jabar dapat mengotimalkan peran Dishub dan Dinas PUPR Provinsi Jabar untuk mengatasi keluhan masyarakat dan tidak kalah pentingnya pengawasan baik dari legislatif, inspektorat, BPKP, karena pelebaran jalan tersebut menelan 48 M dari APBD Jabar,” jelasnya.

Hal senada juga dikeluhkan oleh salah satu pengguna jalan, Ade Suryadi yang menyebut kurangnya pengawasan pada pekerjaan tersebut baik dari konsultan pengawas maupun dari tim nonitoring sehingga hasil pekerjaan jauh dari harapan masyarakat.

“Kalo yang saya lihat, hasilnya jauh dari memuaskan. Beton yang di cor hasilnya retak-retak, juga pekerjanya terlihat tidak profesional. Masa penyerapan anggaran sebesar 48 miliyar diserahkan kepada yang tidak profesional? juga setiap melintas, saya tidak melihat adanya konsultan supervisi dan tim monitoring di lokasi. Saya sih berharap Pemerintah Jawa Barat tidak menutup mata dan segera dapat mengoptimalkan pekerjaan tersebut secara profesional,” tutupnya sambil meneruskan perjalanannya.

Al-Er//b1b.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: